Kamis, 23 Oktober 2025
BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo
BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo

BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo

BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email Print
BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo
BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo

BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo Dengan Memberikan Spanduk Protes Hingga Posko Penjagaan Berdiri Sekitarnya. Selamat Siang dan Salam Hangat untuk kita semua! Kita kembali dihadapkan pada isu sensitif yang menyangkut kepentingan publik. Dan juga dengan kebijakan institusi negara. Pekan ini, suhu di sekitar kawasan Serpong memanas, bukan karena cuaca. Namun melainkan karena kebijakan mendadak dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tentu pusat perhatian tertuju pada satu akses vital: Jalan Puspitek. Dan keputusan BRIN Tutup akses jalan ini tanpa solusi alternatif yang memadai telah memicu gejolak sosial yang serius. Akibatnya? Terlebih ribuan warga menggantungkan mobilitasnya pada jalur tersebut merasa di rugikan dan marah besar! Reaksi warga tidak main-main. Hari ini, kawasan tersebut di penuhi oleh gelombang demonstrasi sebagai bentuk protes keras menolak penutupan jalan tersebut. Mereka menuntut kejelasan karena menggangu aktivitas harian mereka. Mari kita selami lebih dalam.

Mengenai ulasan tentang BRIN Tutup jalan Puspitek, warga demo telah di lansir sebelumnya oleh kompas.com.

Penutupan Jalan Tanpa Sosialisasi Yang Memadai

Masalah ini menimbulkan gelombang protes dari warga sekitar. Karena melakukannya tanpa sosialisasi yang memadai. Terlebih mereka mengklaim jalan tersebut merupakan aset milik mereka. Namun klaim ini dipertanyakan oleh warga dan pemerintah daerah karena menurut Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan, Keputusan Gubernur Banten. Serta Perda RTRW Banten 2023, jalan tersebut berstatus jalan provinsi yang di kelola oleh Pemprov Banten. Dan ketidaksesuaian klaim ini membuat warga menilai keputusannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Warga baru mengetahui rencana penutupan melalui pemberitaan media. Serta juga spanduk yang di pasang di lokasi, bukan dari komunikasi resminya. Hal ini memicu ketidakpuasan karena masyarakat merasa tidak di libatkan dalam proses pengambilan keputusan. terlebih yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dampak sosial dan ekonomi segera di rasakan, terutama bagi pedagang. Dan pekerja yang bergantung pada akses jalan tersebut.

BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo Yang Hambat Aktivitas Mereka

Kemudian juga masih membahas BRIN Tutup Jalan Puspitek, Warga Demo Yang Hambat Aktivitas Mereka. Dan fakta lainnya adalah:

Dampak Ekonomi Bagi Warga

Hal ini yang memadai menimbulkan dampak ekonomi yang nyata bagi warga sekitar. Jalan ini merupakan jalur utama yang di gunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Serta yang termasuk untuk pergi bekerja, berjualan. Dan juga mengakses fasilitas publik. Dengan ditutupnya jalan tersebut, warga terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Sehingga menambah biaya transportasi dan waktu tempuh. Dampak ini terasa sangat signifikan bagi pedagang kaki lima, toko kecil. Kemudian dengan usaha lokal yang bergantung pada arus lalu lintasnya untuk mendapatkan pelanggan. Bagi para pedagang, penurunan jumlah pengunjung secara langsung menurunkan pendapatan harian mereka. Banyak usaha yang mengalami kerugian karena akses pelanggan menjadi lebih sulit. Dan juga membutuhkan waktu tambahan untuk mencapai lokasi. Selain itu, karyawan dan pekerja yang tinggal di sekitar area jalan juga menghadapi kesulitan dalam mobilitas.

Kemudian yang memengaruhi produktivitas dan biaya operasional mereka. Dalam beberapa kasus, warga yang harus memutar jauh juga mengeluhkan meningkatnya konsumsi bahan bakar. Dan juga biaya transportasi publik, dan bahkan ketidakpastian dalam mengatur jadwal kerja. Tidak hanya individu, dampak ekonomi juga di rasakan pada komunitas secara lebih luas. Penutupan jalan menghambat distribusi barang dan jasa di kawasan tersebut. Maka akan membuat rantai pasokan lokal terganggu. Hal ini menyebabkan pedagang dan usaha kecil harus menyesuaikan harga atau menghadapi keterlambatan pengiriman. Dan yang pada akhirnya menekan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini memicu kemarahan warga, yang merasa keputusannya sepihak tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekonomi yang harus di tanggung masyarakat. Warga menilai bahwa penutupan jalan tidak hanya mengganggu aktivitas harian. Akan tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha dan penghidupan mereka. Akibatnya, protesnya kembali di buka gencar.

Warga vs BRIN: Tolak Penutupan Jalan Puspitek

Selain itu, masih membahas Warga vs BRIN: Tolak Penutupan Jalan Puspitek. Dan fakta lainnya adalah:

Status Hukum Jalan Yang Di Persoalkan

Salah satu inti permasalahan ini  adalah soal status hukum jalan tersebut yang hingga kini masih di perdebatkan antara mereka. Dan juga dengan pemerintah daerah. Mereka mengklaim bahwa jalan itu merupakan bagian dari aset milik negara yang berada di bawah pengelolaan lembaganya. Klaim ini di dasarkan pada sejarah kawasan Puspiptek. Tentunya sebagai wilayah pusat penelitian nasional yang sebelumnya di kelola oleh LIPI. Namun kini menjadi bagian dari kawasan riset terpadu di bawah mereka. Berdasarkan pandangan mereka, jalan tersebut termasuk dalam kawasan internal lembaga yang semestinya memiliki akses terbatas untuk publik. Kemudian mengingat keamanan dan aktivitas penelitian yang berlangsung di sekitar area tersebut. Namun, klaim ini mendapat penolakan dari warga dan juga Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Menurut mereka, jalan Raya Puspiptek bukanlah jalan milik BRIN secara hukum. Namun melainkan termasuk dalam jaringan jalan provinsi yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Hal ini merujuk pada berbagai regulasi daerah. Tentunya seperti Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan, Keputusan Gubernur Banten. Serta Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023. Kemudian juga yang secara jelas mencantumkan bahwa Jalan Raya Puspiptek. Serta yang termasuk dalam kategori jalan umum yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah. Warga menilai tindakannya menutup akses jalan tanpa melalui koordinasi resmi dengan pemerintah daerah. Atau dengan provinsi merupakan langkah sepihak yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, dari sudut pandang administrasi publik. Maka setiap perubahan fungsi jalan. Apalagi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dan seharusnya melalui proses penetapan resmi melalui peraturan pemerintah daerah serta sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Dalam kasus ini, tidak ada dokumen publik yang secara sah menyatakan bahwa jalan tersebut.

Warga vs BRIN: Tolak Penutupan Jalan Puspitek Yang Jadi Permasalahan Saat Ini

Selanjutnya juga masih membahas Warga vs BRIN: Tolak Penutupan Jalan Puspitek Yang Jadi Permasalahan Saat Ini. Dan fakta lainnya adalah:

Aksi Protes Dan Tuntutan Warga

Tentu hal ini yang memadai menimbulkan reaksi keras dari masyarakat sekitar. Terlebih khususnya warga Kecamatan Setu dan sekitarnya di Kota Tangerang Selatan. Warga merasa keputusan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi. Dan juga mobilitas yang mereka alami setiap hari. Dari sinilah muncul gelombang protes yang meluas. Serta yang terus bergulir hingga berbulan-bulan setelah penutupan dilakukan. Aksi protes pertama kali muncul dalam bentuk unjuk rasa massal di depan gerbang utama kawasan Puspiptek. Ratusan warga, termasuk pedagang, ojek, dan perwakilan komunitas lokal. Kemudian juga berkumpul membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Tentunya agar BRIN membatalkan keputusan penutupan jalan.

Mereka menilai tindakan tersebut tidak manusiawi. Karena menutup akses vital yang selama puluhan tahun menjadi jalur utama penghubung antara Tangerang Selatan dan Parung, Bogor. Dalam aksinya, warga menuduhnya bertindak seperti “kompeni”. Serta yang menguasai wilayah publik tanpa memperhatikan nasib rakyat kecil. Protes tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga berlanjut dalam bentuk blokade jalan. Warga sempat menutup sebagian ruas jalan. Tentunya sebagai simbol penolakan terhadap kebijakannya. Aksi ini menyebabkan kemacetan panjang dan menarik perhatian media nasional. Beberapa perwakilan masyarakat. Kemudian melakukan audiensi dengan pihaknya. Dan berharap ada ruang dialog terbuka untuk mencari solusi. Namun, karena tidak segera ada hasil konkret. Serta warga melanjutkan tekanan melalui jalur politik dengan mengadu ke DPRD Kota Tangerang Selatan.

Jadi itu dia beberapa fakta mengenai jalan puspitek yang di protes warga yang BRIN Tutup.

Share : Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email WhatsApp Print

Artikel Terkait