KPK Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp3,5 Miliar Bupati Langkat

KPK Mengungkap Kasus Dugaan Korupsi Yang Menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin Atau Yang Akrab Di Sapa Ondim. Selain dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, KPK juga menduga adanya penerimaan gratifikasi senilai sekitar Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Dugaan gratifikasi tersebut menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut tata kelola pemerintahan, tetapi juga sektor pendidikan. KPK menyebut uang yang di terima di duga berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP. Pengisian jabatan di Dinas Pendidikan, hingga posisi camat. Temuan ini memperluas ruang lingkup penyidikan yang sebelumnya berfokus pada dugaan suap proyek pemerintah daerah.

Dugaan Gratifikasi Terkait Pengisian Jabatan

KPK menilai dugaan praktik gratifikasi tersebut memiliki dampak yang jauh lebih luas di banding sekadar pelanggaran administrasi.

Menyasar Jabatan Strategis

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa uang sekitar Rp3,5 miliar. Di duga berasal dari praktik yang berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah, pengisian jabatan di Dinas Pendidikan, hingga posisi camat di Kabupaten Langkat.

Menurut KPK, apabila jabatan publik di peroleh melalui praktik transaksional, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat berpotensi menurun karena proses penempatan pejabat tidak lagi berdasarkan kompetensi dan integritas.

Berdampak pada Dunia Pendidikan

KPK juga menyoroti dampak serius terhadap sektor pendidikan. Praktik jual beli jabatan kepala sekolah di nilai dapat memengaruhi kualitas kepemimpinan di sekolah serta berdampak pada masa depan peserta didik.

Selain itu, dugaan gratifikasi juga di sebut berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah dasar. Sehingga penyidik terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang di duga terlibat dalam perkara tersebut.

Berawal dari Kasus Dugaan Suap Proyek

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan KPK pada 2 Juli 2026 di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.

Dugaan Suap Proyek Pemerintah

Dalam penyidikan awal, KPK menetapkan Syah Afandin bersama seorang pihak swasta, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025–2026.

Penyidik menduga terdapat kesepakatan pemberian uang terkait pelaksanaan puluhan proyek pemerintah, terutama di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Nilai suap yang diduga diterima mencapai sekitar Rp800 juta dari total komitmen lebih dari Rp1 miliar.

Penyidikan Terus Berkembang

Seiring pemeriksaan berlangsung, KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain yang tidak berkaitan langsung dengan proyek, melainkan dengan proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengetahui apakah terdapat pola penyalahgunaan kewenangan yang lebih luas.

KPK Soroti Tata Kelola Pemerintahan

Menurut KPK, dugaan praktik jual beli jabatan dapat merusak sistem birokrasi karena membuka peluang penempatan pejabat yang tidak di dasarkan pada kemampuan.

Menimbulkan Keresahan ASN

Penyidik menyebut dugaan praktik tersebut juga menimbulkan keresahan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Langkat. Ketika promosi jabatan di duga di pengaruhi transaksi, kepercayaan terhadap sistem merit dalam birokrasi dapat menurun.

Karena itu, KPK menegaskan akan mengusut seluruh rangkaian perkara secara menyeluruh. Termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang di duga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Proses Hukum Masih Berjalan

Hingga saat ini, proses penyidikan masih berlangsung. KPK terus memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Menunggu Hasil Penyidikan

Kasus yang menjerat Bupati Langkat menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dugaan suap proyek dan gratifikasi terkait pengisian jabatan menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat berdampak luas. Tidak hanya terhadap pembangunan daerah, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik dan dunia pendidikan.

KPK menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan di lakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat pun diharapkan memberikan ruang kepada penyidik untuk menuntaskan perkara ini.